By: Baiq Wardhani

Akhirnya kekhawatiran akan berlanjutnya kerusuhan di Timor Leste terjadi juga. Sejak negara baru itu dilanda huru-hara pertengahan Maret lalu, rakyat Timor Leste belum merasa betul-betul tentram. Kekacauan secara sporadis masih berlangsung, sementara pemerintahnya belum mampu menguasai keamanan dalam negeri sepenuhnya. Kepusingan pemerintah akhirnya berbuntut dengan keputusan untuk mengundang tentara asing untuk menguasai gejolak internal (Kompas 26/5/2006).

Belum siap

Terjadinya kerusuhan demi kerusuhan di Timor Leste akhir-akhir ini tentu tidak bisa dilepaskan dari seberapa jauh kesiapan negara tersebut memasuki kemerdekaannya. Terdapat beberapa faktor berkaitan dengan belum siapnya Timor Timur menjadi negara merdeka.

Pertama, Timor Leste adalah negara baru yang sebenarnya secara infrasturktur belum siap untuk mandiri. Kemerdekaan Timor Leste merupakan akibat keputusan mendadak mantan Presiden Habibie pada tahun 1999. Keputusan Habibie itu lebih didorong oleh kebutuhan domestik Indonesia saat itu yang sedang dilanda berbagai macam krisis dalam negeri dan memburuknya kondisi ekonomi nasional. Keputusan diselenggarakannya referendum oleh pemerintah saat itu ditanggapi dengan berbagai reaksi pro dan kontra dari dalam dan luar negeri. Menariknya, Uskup Belo dan Xanana Gusmao justru terkejut dengan keputusan itu. Mereka melihat Timor Leste belum siap diberi kemerdekaan, namun lebih siap dengan opsi otonomi seluas-luasnya.

Kedua, justru karena kemerdekaan yang mendadak, Timor Leste masih fragile. Kemerdeaan itu seolah-oleh secara instan menghilangkan ‘musuh bersama’ (dalam hal ini Indonesia). Kemerdekaan instan bagaimana pun juga itu menimbulkan ‘panik’ karena sense of statehood mereka belum tertata sedemikian rupa, yang masalah ini tidak dianggap penting ketika masih menjadi bagian Indonesia. Seperti layaknya negara baru lainnya, wajar jika terjadi masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, namun masalah-masalah ini bisa menjadi isu pelik ketika negara itu belum siap untuk merdeka.

Ketiga, secara ekonomi, sebagai negara baru Timor Leste pun belum siap mandiri. Negara baru ini tidak memiliki kekayaan alam yang cukup untuk mendukung perekonomian nasionalnya. Minyak di Celah Timor, yang sampai saat ini masih menjadi sngketa dengan Australia, tidak bisa menjanjikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sementara itu bantuan finansial dari negara-negara ‘sponsor kemerdekaanya’ pun tidak mengalir sederas seperti yang pernah mereka harapkan ketika negara-negara sponsor itu memberikan iming-iming. Lebih parahnya, para tentara yang menjadi garda pertahanan utama negara pun memberontak meminta kenaikan gaji, namun pemerintah menenggapinya dengan pemecatan.

Intervensi militer asing

Skenario intervensi internasional akhirnya berlaku di Timor Leste karena ketidakmampuan aparat keamanan dalam negeri mengatasi sendiri masalah internalnya. Jika suatu negara gagal melindungi keamanan dalam negerinya sendiri, negara tersebut dapat dimasukkan dalam kategori ‘negara gagal’. Terdapat kekhawatiran bahwa Timor Leste akan menambah jumlah deretan‘negera gagal’ di Asia-Pasifik setelah Solomon dan Fiji yang berkali-kali dirundung perang saudara dan undangan pada tentara asing.

Undangan pemerintah Timor Leste kepada tentara asing dari Australia, Selandia Baru, Portugal dan Malaysia untuk mengamankan kondisi dalam negerinya sendiri adalah suatu paradoks. Intervensi militer seharusnya merupakan tindakan terakhir (last resort) untuk mengatasi kondisi darurat dalam negeri setalah berbagai upaya internal dilakukan. Ini dimaksudkan untuk menghormati kedaulatan absolut negara tersebut. Negara seharusnya berupaya mendayagunakan segenap kekuatan dalam negeri untuk mengatasi masalah dalam negerinya sendiri. Timor Leste tidak melakukan hal ini. Undangan intervensi ini bisa menjadi gejala yang berlanjut: manakala terjadi kerusuhan lagi, akan terjadi intervensi asing lagi. Akibatnya, negara tersebut akan menjadi client tentara asing.

Mengapa tentara empat negara itu yang diundang dan bukan Indonesia, padahal jelas-jelas Indonesia terkena langsung dampak perang saudara tersebut? Pengalaman pra-kemerdekaan dengan Indonesia nampaknya masih meninggalkan trauma dan sisa-sisa dendam masa lalu. Lebih baik mengundang Portugal yang secara geografis terletak beribu-ribu kilometer dari Timor Leste daripada mengundang tetangga yang ‘mantan musuh’.

Kita berharap bahwa Timor Leste segera kembali normal sehingga dampak konflik itu tidak merembet ke negara kita. Sikap pemerintah Indonesia yang menutup perbatasan adalah tepat. Secara teoritis perembetan konflik sangat mudah terjadi pada dua negara yang berbatasan darat secara langsung. Kerusuhan di Timor Leste sangat potensial mengganggu stabilitas nasional Indonesia. Ketika pertama kali konflik di Timor Leste itu meletus, kita sudah kebanjiran pengungsi. Kondisi ini pasti berlanjut jika pemerintah tidak mengambil tindakan pencegahan. Datangnya pengungsi ke wilayah territorial Indonesia akan menimbulkan permasalahan sosial,politik dan ekonomi baru bagi kita.